Facebook mulai membatasi para penggunanya untuk melihat atau membagikan berita di Australia. Kebijakan yang mereka lakukan sejak Rabu (17/02) itu berkaitan dengan undang – undang yang diusulkan di negara tersebut yang akan mewajibkan sosial media membayar penerbit berita untuk sebuah konten.
Usulan undang – undang itu berusaha melindungi penerbit berita yang dalam hal ini disebut telah berjuang untuk dapat bersaing dengan perusahaan – persusahaan berbasiskan teknologi untuk meraih pendapatan dari iklan. Usulan tersebut menyebut para pembuat berita seharusnya diberikan kompensasi untuk artikel yang ditampilkan di platform online seperti Facebook dan Google.
Disisi lain keputusan Facebook yang mereka ambil juga dipengaruhi oleh ketegangan antara raksasa sosial media itu dengan pemerintah Australia yang mencoba mengatur industri teknologi. Facebook melakukan langkah tersebut setelah News Corp. Miliki Rupert Murdoch menandatangani kesepakatan penting dengan Google sehingga media penerbit dibayar untuk sebuah konten berita.
Facebook sendiri beralasan perbedaan keputusan yang mereka ambil karena keuntungan bisnis dari menampilkan berita di platformnya sangat minim dibandingkan dengan Google. Mereka mencatat bahwa konten berita hanya mencakup 4% konten yang dilihat di dalam news feed mereka.
“Pencarian Google terkait erat dengan berita dan penerbit tidak secara sukarela menyediakan konten mereka. Disisi lain, penerbit dengan sukarela memilih untuk memposting berita di Facebook, karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, menumbuhkan audiens dan meningkatkan pendapatan iklan,” Tukas William Easton, direktur pelaksana Facebook Australia dan Selandian baru dalam sebuah postingan blog.
Kebijakan yang dilakukan Facebook meliputi pemblokiran fitur berbagi konten berita untuk para pengguna dari Australia. Penerbit di luar negara tersebut dapat memposting konten berita, namun link dan postingan tidak akan dapat dibagikan oleh audiesn dari Australia. Sementara itu penerbit asal Australia tidak diizinkan untuk membagikan atau memposting konten di Halaman Facebook.
Beberapa pengguna yang mengunjungi Halaman Facebook milik penerbit berita Australia tak lagi melihat artikel apapun yang ditampilkan. Meski begitu Facebook tidak menentukan bagaimana definisi sebuah Halaman yang termasuk penerbit berita. Imbasnya, situs – situs pemerintahan dan situs lain non berita di platform tersebut terkena dampak dari pembatasan ini.
Sally McManus, Sekretaris Dewan Serikat Buruh Australia mengatakan bahwa situr web Serikat Pekerja Australia juga terkena dampak pembatasan.
“Kami bukan organisasi berita. Pekerja Australia searang tak dapat mengetahui tentang hak – hak mereka di tempat kerja melalui @Facebook. Ini memalukan dan perlu segera dibatalkan,” tulis McManus dalam akun twitternya.
Seorang juru bicara Facebook mengkonfirmasi bahwa beberapa situs tersebut terblokir karena kesalahan dalam sistem dan mereka sedang berusaha memperbaikinya.
Keputusn Facebook ini memicu kritik dari berbagai pihak termasuk politisi, organisasi HAM, penerbit berita Asutralia, dan banyak lainnya. Mereka mendesak perusahaan itu untuk segera membatalkan pembatasan.
Dalam sebuah postingan di Facebook, Perdana Menteri Australia Scott Morrisson menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan yang “sombong dan mengecewakan” karena Facebook memblokir informasi penting termasuk layanan kesehatan.
“Tindakan ini hanya akan mengkonfirmasi kekhawatiran bahwa semakin banyak negara yang mengungkapkan perilaku perusahaan Big Tech yang birpikir mereka lebih besar dari pemerintah dan bahwa aturan seharusnya tidak berlaku untuk mereka,” katanya.
Dialam undang – undang yang diusulkan, penerbit berita dapat melakukan tawar menawar dengan Facebook dan Google tentang berapa banyak mereka harus dibayar untuk sebuah konten yang ditampilkan di platform ini. Sebuah FAQ mengatakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk mengatasi ketidakseimbangan daya tawar antara outlet berita Australia dan platform digital utama. (via)
